Irlandia adalah sebuah republik dengan sistem
demokrasi parlementer sebagai pemerintahannya. Presiden terpilih dari Irlandia,
yang menjabat sebagai kepala negara, untuk jangka waktu 7 tahun, dengan
meninggalkan posisi lain sekali lagi. Posisi nominal Presiden sebagian besar,
tetapi beberapa disiplin dan fungsi sesuai dengan konstitusi, dengan bantuan
dari Dewan Negara, menggantikan penasihat.
Secara historis, perkembangan administrasi publik
Irlandia dan dinamika politik secara umum tidak dapat melepaskan diri
sepenuhnya dari pengaruh Inggris yang menjajahnya sampai dengan tahun 1922
setelah ditandatanganinya Anglo Irish Treaty pada tahun 1921. Pengaruh Inggris antara lain
dapat dilihat dari format konstitusional yang mengadopsi demokrasi
parlementernya.
Bentuk Pemerintahan
Berdasarkan Republic of Ireland Act 1948, bentuk negara
Irlandia ditetapkan sebagai Republik. Presiden adalah Kepala Negara yang kedudukannya lebih bersifat
simbolik dan fungsinya lebih banyak ceremonial. Masa jabatan Presiden Irlandia adalah 7 tahun dan hanya
dapat dipilih kembali (re-elected) sekali saja. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yaitu
pemimpin parpol yang menang Pemilu yang diselenggarakan tiap 5 tahun.
Format Konstitusi
Ketika menjelma menjadi negara merdeka pada 1922, Republik Irlandia
mewarisi aparat administratif dan beberapa institusi pemerintah dari Inggris.
Pemerintah Inggris juga telah berusaha keras untuk membenahi aspek organisasi
dan staf pemerintah. Tetapi, era setelah kemerdekaan merupakan era yang penuh
perubahan. Dari aspek konstitusi, Irlandia pernah memiliki 3 konstitusi sepanjang
sejarahnya, yakni Konstitusi Tahun 1919, Tahun 1922 dan terakhir Tahun 1937
sebelum munculnya sebuah Undang-Undang Tahun 1948 yang memformalkan Irlandia
sebagai sebuah Republik. Dalam Undang-Undang baru yang dikenal dengan Bunreacht na
hEireann itu diatur beberapa hal berikut:
1.
Negara Irlandia adalah sebuah Republik berdaulat
yang dipimpin oleh seorang kepala Negara yang dipilih tetapi tidak menjalankan
kekuasaan eksekutif;
2. Negara yang berbentuk kesatuan di mana parlemen merupakan lembaga
pembuat UU tertinggi namun selalu tunduk pada Konstitusi;
3. Adanya asas pemisahan kekuasaan atas eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dengan fungsi yang terbatas dan saling berbeda;
4. Sistem Bikameral, yang terdiri dari Oireachtas (yang terdiri
dari Majelis Tinggi Seanad Eireann, dan Dail Eireann) bersama
Presiden;
5. Pemerintah, yang bertugas menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan
konstitusi dan hukum; dan
6. Sistem peradilan yang independen yang menjalankan kekuasaan peradilan
yang dilengkapi oleh sebuah Mahkamah Agung.
Berdasarkan konstitusi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan harian
dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh 15 menteri dan 17 menteri
negara, sedangkan presiden hanya menjalankan fungsi seremonial seperti
mengangkat atau membubarkan Dail Eireann, menandatangani suatu RUU
setelah mendapat persetujuan parlemen, dan mengajukan RUU tersebut kepada MA
untuk mendapatkan pengesyahan. Hanya presiden yang dipilih secara langsung oleh
rakyat untuk masa jabatan 7 tahun, dan maksimum selama 2 periode. Presiden juga
berfungsi memberikan nasihat kepada pemerintah. Dengan kekuasaan dan fungsi
yang agak terbatas itu, presiden relatif independen terhadap pemerintah.
Parlemen sendiri yang dikenal dengan Oireachtas terdiri dari presiden
dan 2 majelis: Dail Eireann dan Seanad
Eireann. Berdasarkan sistem Westminster, Seanad Eireann
merupakan Majelis Tinggi yang terdiri dari 60 anggota di mana 43 di antaranya
dipilih melalui panel, Perdana Menteri memilih 11 orang, dan para sarjana
memilih 6 orang. Fungsi utama Majelis Tinggi adalah meninjau kembali produk UU
yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Rendah di samping bisa juga mengusulkan UU.
Dengan demikian, fungsi Majelis Tinggi relatif sangat terbatas.
Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Irlandia menganut sistem Demokrasi Parlementer. Parlemen
Irlandia (Oireachtas) terdiri dari 2 Chambers yaitu
·
House of
Representatives (Dail Eireann) pemegang
kekuasan politik termasuk membuat legislasi anggotanya sebanyak 166
orang yang dipilih melalui Pemilu untuk masa jabatan 5 tahun mewakili 41 daerah
konstituensi. Anggota House of Representatives disebut Teachtai
Dala (TD).
·
Senate (Seanad Eireaan) anggotanya 60 orang dengan perincian, 11 orang ditunjuk oleh PM,
43 orang dipilih oleh para calon yang diajukan oleh lima panel kepakaran (the
Cultural and Educational Panel, the Agricultural Panel, the Labour Panel, The
Industrial and Commercial Panel, dan the Administrative Panel)
dan 6 orang dipilih oleh para akademisi di lingkungan perguruan tinggi.
Kekuasaaan Senate hanya mengajukan usul Undang Undang dan usul Perubahan Undang
Undang.
Eksekutif
Negara Irlandia dipimpin oleh seorang Presiden Sebagai kepala Negara,
Presiden dibantu oleh Perdana Menteri
Berdasarkan konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan harian dipimpin
oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh 15 menteri dan 17 menteri negara,
sedangkan presiden hanya menjalankan fungsi seremonial seperti mengangkat atau
membubarkan Dail Eireann,
menandatangani suatu RUU setelah mendapat persetujuan parlemen, dan mengajukan
RUU tersebut kepada MA untuk mendapatkan pengesahan. Hanya presiden yang
dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 7 tahun, dan maksimum
selama 2 periode. Presiden juga berfungsi memberikan nasihat kepada pemerintah.
Dengan kekuasaan dan fungsi yang agak terbatas itu, presiden relatif independen
terhadap pemerintah.
Tugas Presiden
1.
Presiden harus mengumumkan setiap hukum yang
dibuat oleh Parlemen. Komando tertinggi Angkatan Pertahanan dengan ini berada
di tangan Presiden.
2.
Hak pengampunan dan kekuatan untuk hukuman
bolak-balik atau mengirimkan dijatuhkan oleh pengadilan melaksanakan yurisdiksi
pidana berada dalam tangan Presiden dengan ini, tetapi kekuasaan seperti pergantian
atau remisi mungkin, kecuali dalam kasus-kasus modal, juga diberikan oleh
undang-undang tentang lainnya berwenang.
3.
Presiden dapat, setelah berkonsultasi dengan
Dewan of State, berkomunikasi dengan Gedung Parlemen dengan pesan atau alamat
pada setiap masalah kepentingan nasional atau umum.Presiden dapat, setelah
berkonsultasi dengan Dewan Negara, alamat pesan bagi Bangsa dan Negara setiap
saat pada setiap hal tersebut. Setiap pesan atau alamat harus,
bagaimanapun, telah menerima persetujuan dari Pemerintah.
4.
Presiden tidak bertanggung jawab untuk salah satu
Dewan Parlemen atau kepada pengadilan untuk latihan dan kinerja kekuasaan dan
fungsi kantornya atau untuk tindakan apapun yang dilakukan atau tampaknya
dilakukan oleh dia di latihan dan kinerja dari kewenangan dan fungsi.
5.
Perilaku Presiden dapat, bagaimanapun, harus
dibawa dalam peninjauan di salah satu Rumah Parlemen, atau oleh pengadilan,
pengadilan atau badan diangkat atau ditunjuk oleh salah satu Rumah Parlemen
untuk investigasi biaya
Selain Presiden yang bertindak sebagai kepala Pemerintahan adalah
Perdata menteri yang bertugas mengatur pemerintahan di dalamnya. Dimana perdana
menteri ini menjabat selama 7 tahun.
Legislatif
Parlemen sendiri yang dikenal dengan Oireachtas terdiri dari presiden
dan 2 majelis yaitu, Dail
Eireann dan Seanad Eireann. Berdasarkan sistem
Westminster Seanad Eireann merupakan Majelis Tinggi yang terdiri
dari 60 anggota di mana 43 di antaranya dipilih melalui panel, Perdana Menteri
memilih 11 orang, dan para sarjana memilih 6 orang. Fungsi utama Majelis Tinggi
adalah meninjau kembali produk UU yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Rendah di
samping bisa juga mengusulkan UU. Dengan demikian, fungsi Majelis Tinggi
relatif sangat terbatas.
Dalam sistem parlementer, para anggota dibagi ke dalam beberapa komisi
untuk keseluruhan proses parlemen. Sistem ini, proses legislasi menjadi lebih
tajam dan cermat. Pembahasan anggaran misalnya dapat dilakukan secara lebih
efektif dalam komisi kecil ketimbang dalam sidang pleno. Di dalam sidang Komisi
dimungkinkan untuk mereka yang independen dan para volunter untuk
mempresentasikan usulannya atau mengusulkannya secara tertulis. Para anggota
dituntut untuk memiliki kompetensi di dalam area kebijakan tertentu.
Yudisial
Kekuasaan Yudikatif berada ditangan para hakim yang diangkat
oleh Presiden atas usulan/nasehat Pemerintah. Secara hirarki,
tingkatan pengadilan di Irlandia adalah Supreme Court, Court of Criminal Appeal, High Court dan Circuit District Court.
Di peradilan Irlandia pula dikenal dengan adanya Mahkamah Agung yang
memutus perkara mengenai sengketa-sengketa masyarakat, dan pula mengatur
mengenai perubahan undang-undang.
Pemilihan Umum
Sistem Pemilu yang dilaksanakan di Negara Republik Irlandia adalah
proporsional yang dimana memilih anggota DPR dan Senat adalah dari
daerah-daerah atau Dublin.
Penyisihan
dapat dilakukan oleh hukum untuk pemilihan langsung oleh kelompok fungsional
atau kejuruan atau asosiasi atau dewan dari begitu banyak anggota Senat yang
mungkin ditetapkan oleh undang-undang tersebut dalam substitusi untuk jumlah
yang sama anggota yang akan dipilih dari panel yang sesuai calon dibentuk
berdasarkan Pasal.
Partai Politik
Partai politik yang mendapat kursi di Parlemen saat sekarang
adalah Fianna Fail, Fine Gael, Labour, Progressive Democrat, Green
Party dan Sinn Fein. Sejak Irlandia merdeka hingga sekarang, dua
partai politik yang dominan adalah Fianna Fail (FF) dan Fine
Gael (FG) namun kedua parpol tersebut belum pernah menang dengan
mayoritas mutlak sehingga dalam memegang pemerintah selalu mengadakan
koalisi. Pemilu Irlandia bulan Juni 2007 dimenangkan ke tiga
kalinya oleh parpol Fianna Fail.
Kabinet
Irlandia (sejak
tanggal 8 Mei 2008)
Jabatan
|
Nama
|
Presiden
|
Mary McAleese
|
Perdana Menteri
|
Brian Cowen
|
Wakil PM/Menteri Perdagangan, Usaha & Tenaga Kerja
|
Mary Coughan
|
Menteri Luar Negeri
|
Michael Martin
|
Menteri Keuangan
|
Brian Lenihan
|
Menteri Kehakiman, Persamaan & Reformasi Hukum
|
Dermot Ahern
|
Menteri Sosial & Urusan Keluarga
|
Mary Hanafin
|
Menteri Pertanian, Perikanan & Makanan
|
Brendan Smith
|
Menteri Pendidikan & Ilmu Pengetahuan
|
Batt O’Keeffe
|
Menteri Kesehatan & Anak-Anak
|
Mary Haney
|
Menteri Pertahanan
|
Willie O’Dea
|
Menteri Transportasi
|
Noel Dempsey
|
Menteri Lingkungan, Warisan Budaya & Pemerintahan Lokal
|
John Gormley
|
Menteri Komunikasi, Energi & Sumber Daya Alam
|
Eamon Ryan
|
Menteri Kemasyarakatan & Daerah
|
Eamon O’ Cuiv
|
Menteri Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata
|
Martin Cullen
|
Jaksa agung
|
Paul Gallagher
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar